loola-games.info – Wacana penghapusan Koridor 1 TransJakarta yang melayani rute Blok M-Kota telah mencuat kembali. Rencana ini muncul seiring dengan rencana pengoperasian penuh Moda Raya Terpadu (MRT) fase 2A dari Lebak Bulus hingga Kota pada tahun 2029. Namun, wacana ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat dan para ahli transportasi.
Koridor 1 TransJakarta merupakan salah satu rute tertua dan tersibuk di Jakarta. Dibangun pada tahun 2004, koridor ini dianggap sebagai cikal bakal transportasi modern di Indonesia. Setiap harinya, ribuan penumpang menggunakan layanan ini, terutama pada jam-jam sibuk.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berencana menghapus koridor ini karena berhimpitan 100 persen dengan jalur MRT. Menurut Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, penghapusan ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih layanan dan mengurangi subsidi ganda yang diberikan kepada dua moda transportasi tersebut.
Wacana penghapusan ini mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan. Masyarakat khawatir akan kenaikan biaya transportasi dan keterbatasan akses moda alternatif. Tarif MRT yang lebih mahal dibandingkan TransJakarta juga menjadi alasan utama penolakan. Selain itu, penghapusan koridor ini dianggap akan meningkatkan penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, yang dapat memperparah kemacetan di Jakarta.
Pengamat transportasi, seperti Darmaningtyas dari Instran, menilai bahwa penghapusan koridor ini tidak tepat. Menurutnya, TransJakarta Koridor 1 memiliki kontribusi besar dalam memfasilitasi mobilitas warga Jabodetabek dan menghapusnya akan menurunkan jumlah pengguna angkutan umum.
Anggota DPRD DKI Jakarta, seperti Novan Harivan Paloh dan Dwi Rio Sambodo, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan kajian sbobet wap yang lebih mendalam sebelum mengambil keputusan. Mereka menekankan pentingnya mempertimbangkan kapasitas penumpang MRT dan TransJakarta serta penyesuaian tarif agar tidak memberatkan masyarakat.
Wacana penghapusan Koridor 1 TransJakarta masih menuai kontroversi. Meskipun alasan efisiensi dan pengurangan subsidi menjadi dasar utama, namun dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul perlu dipertimbangkan secara matang. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak akan menyulitkan warga dan tetap menjaga kenyamanan serta aksesibilitas transportasi umum di Jakarta.